.

Pengusaha UKM Didorong Melek Finansial

Pengusaha UKM didorong melek Financial

Kementerian Koperasi dan UKM menilai pendidikan melek finansial atau financial literacy melalui pendampingan terhadap pelaku usaha mikro perlu digencarkan guna meningkatkan skala usaha dan pendapatan kelompok usaha tersebut.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan hal itu dimaksudkan agar pelayanan keuangan mikro bisa efektif.

Guna melancarkan program melek finansial bagi UKM itu, menurutnya, perlu undang-undang sebagai payung hukum.

“Khususnya bagi lembaga keuangan nonbank dan nonkoperasi untuk bisa mengatur kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan pelayanan lembaga keuangan mikro secara otentik serta sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya di Jakarta kepada Bisnis, Senin (26/11).

Menurutnya, poin tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi yang dilahirkan dari Konferensi Internasional Keuangan Mikro di D.I. Yogyakarta belum lama ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menindaklanjuti program kerja yang telah disepakati menjadi strategi nasional.

Tindak lanjut tersebut terutama untuk menetapkan kebijakan keuangan melalui peningkatan capacity building dan social engineering.

Dia menjelaskan peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro dapat dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya transparansi informasi suku bunga kredit terutama untuk pinjaman mikro atau yang ditujukan kepada masyarakat miskin di pedesaan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Langkah BI

Selain itu, Bank Indonesia bisa mendorong perbankan untuk mengalokasikan pembiayaan kepada kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, bank sentral melakukan inovasi di sektor keuangan untuk menyediakan produk keuangan yang fleksibel, efisien dan sesuai dengan kebutuhan debitur atau calon debitur.

Choirul menuturkan inovasi tersebut bisa dilakukan dengan mengembangkan jangkauan layanan keuangan melalui financial identification number, mobile banking, dan branchless banking.

Setelah itu, pemerintah mengembangkan produk UMKM di antaranya melalui inovasi dan perluasan pasar produk sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan internasional.

Kebijakan lainnya, ujar Choirul, adalah membangun kesepahaman dan kebersamaan pada pelaksanaan program kebijakan keuangan inklusif antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha serta masyarakat melalui partisipasi dari lembaga keuangan nonbank, komunitas, Asosiasi, dan pemerintah.

Sumber : Bisnis Indonesia

Konsultan Surabaya

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply